Jakarta (ANTARA) - Petani kelapa sawit yang tergabung Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Sumatra Utara berjanj untuk terus berjuang agar pemerintah tidak memberlakukan bea keluar minyak sawit mentah (BK CPO).
"Kami akan terus memperjuangkan aspirasi hingga pemerintah menghapuskan BK CPO progresif," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW Apkasindo) Sumatera Utara H.A. Rinto Guntari saat dihubungi, Minggu.
Saat ini kalangan petani kelapa sawit di berbagai daerah merasa gelisah dan kesal atas sikap pemerintah yang tetap memberlakukan kebijakan bea keluar (BK) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang bersifat progresif.
"Para anggota kami sudah sangat kesal karena pemerintah tampaknya sama sekali tidak mendengarkan dan memperdulikan keberatan jutaaan petani kelapa sawit terhadap BK CPO yang progresif," ujar dia.
Rinto menyatakan hal tersebut menanggapi keputusan pemerintah yang kembali menaikkan tarif BK CPO untuk periode bulan Juli menjadi 20 persen.
Sebagaimana telah diberitakan beberapa hari lalu, pemerintah menaikkan kembali BK CPO menyusul naiknya rata-rata harga patokan ekspor CPO.
Tarif BK tersebut naik dibandingkan tarif periode bulan Juni yang dipatok sebesar 17,5 persen. Kenaikan itu sebagai buntut dari naiknya harga rata-rata patokan ekspor CPO dari rata-rata 1.100 dolar AS per metrik ton pada bulan Mei 2011, menjadi 1.200 dolar AS per metrik ton pada bulan Juni 2011.
Menurut Rinto, para petani kelapa sawit sudah cukup lama tertekan oleh kebijakan yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat kecil itu.
Pasalnya, sejak BK CPO diterapkan secara progresif pada 2007 lalu hingga saat ini, petani sama sekali tidak merasakan manfaatnya.
"Justru sebaliknya, kami terus menerus dirugikan. Karena dengan naiknya BK CPO, harga tandan buah segar (TBS) sawit semakin tertekan. Ketika tarif BK CPO masih 17,5 persen harga TBS di tingkat petani turun hingga Rp500 per kg TBS.
Sedangkan dengan BK CPO naik menjadi 20 persen maka harga TBS di tingkat petani semakin turun hingga Rp800 per kg TBS," jelas Rinto.
Kerugian yang telah diderita para petani sejak lebih dari tiga tahun lalu dan terus berlangsung hingga sekarang itulah,, memicu kegelisahan dan kekesalan para petani sawit di berbagai daerah, kata Rinto..
"Kami merasa dibohongi dan dipermainkan oleh pemerintah pusat. Katanya, dana yang terkumpul dari BK CPO ini nantinya akan dikembalikan lagi kepada para petani dalam bentuk pembagian bibit murah, pupuk murah bersubsidi, perbaikan sarana infrastruktur, dan sebagainya. Nyatanya, itu semua hanya janji-janji palsu dan omong kosong belaka," kata Sekretaris Umum DPW Apkasindo Sumatera Utara Gus Dalhari Harahap.
Kegelisahan serta kekesalan anggota Apkasindo terhadap kebijakan BK CPO yang progresif itu, menurut Gus Dalhari akan menjadi salah satu agenda dalam seminar nasional kelapa sawit maupun rapat kerja DPW Apkasindo Sumatera Utara yang berlangsung akan pada hari Senin - Selasa ini (27- 28 Juni).
Pernyataan Gus Dalhari itu dibenarkan oleh Ketua DPW Apkasindo Kalimantan Timur Bambang Sarjito, yang menegaskan, pemerintah pusat seharusnya lebih berpihak kepada para petani kelapa sawit.
Sebab perkebunan kelapa sawit rakyat adalah yang paling luas, yaitu 48 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
"Jadi seluruh petani kelapa sawit yang berjumlah 2,5 juta orang dengan total luas lahannya lebih dari 3,8 juta hektar itulah yang harus menanggung kerugian dari kebijakan BK yang progresif. Karena itulah, kebijakan itu tidak berpihak kepada kepentingan petani," kata Bambang Sarjito menjelaskan..
Karena itulah, pihaknya sepakat dengan DPW Apkasindo Sumatera Utara maupun daerah-daerah lain yang akan memperjuangkan kepentingan petani tersebut secara langsung kepada pemerintah pusat.
Menurut Bambang, pihaknya juga mendukung DPP Apkasindo yang memperjuangkan agar dana BK CPO yang telah disedot pemerintah pusat selama ini bisa segera dikembalikan kepada para petani dalam bentuk program replanting, penyediaan bibit murah, pendidikan petani, dan sertifikasi lahan sawit.
"Kami akan terus memperjuangkan aspirasi hingga pemerintah menghapuskan BK CPO progresif," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW Apkasindo) Sumatera Utara H.A. Rinto Guntari saat dihubungi, Minggu.
Saat ini kalangan petani kelapa sawit di berbagai daerah merasa gelisah dan kesal atas sikap pemerintah yang tetap memberlakukan kebijakan bea keluar (BK) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang bersifat progresif.
"Para anggota kami sudah sangat kesal karena pemerintah tampaknya sama sekali tidak mendengarkan dan memperdulikan keberatan jutaaan petani kelapa sawit terhadap BK CPO yang progresif," ujar dia.
Rinto menyatakan hal tersebut menanggapi keputusan pemerintah yang kembali menaikkan tarif BK CPO untuk periode bulan Juli menjadi 20 persen.
Sebagaimana telah diberitakan beberapa hari lalu, pemerintah menaikkan kembali BK CPO menyusul naiknya rata-rata harga patokan ekspor CPO.
Tarif BK tersebut naik dibandingkan tarif periode bulan Juni yang dipatok sebesar 17,5 persen. Kenaikan itu sebagai buntut dari naiknya harga rata-rata patokan ekspor CPO dari rata-rata 1.100 dolar AS per metrik ton pada bulan Mei 2011, menjadi 1.200 dolar AS per metrik ton pada bulan Juni 2011.
Menurut Rinto, para petani kelapa sawit sudah cukup lama tertekan oleh kebijakan yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat kecil itu.
Pasalnya, sejak BK CPO diterapkan secara progresif pada 2007 lalu hingga saat ini, petani sama sekali tidak merasakan manfaatnya.
"Justru sebaliknya, kami terus menerus dirugikan. Karena dengan naiknya BK CPO, harga tandan buah segar (TBS) sawit semakin tertekan. Ketika tarif BK CPO masih 17,5 persen harga TBS di tingkat petani turun hingga Rp500 per kg TBS.
Sedangkan dengan BK CPO naik menjadi 20 persen maka harga TBS di tingkat petani semakin turun hingga Rp800 per kg TBS," jelas Rinto.
Kerugian yang telah diderita para petani sejak lebih dari tiga tahun lalu dan terus berlangsung hingga sekarang itulah,, memicu kegelisahan dan kekesalan para petani sawit di berbagai daerah, kata Rinto..
"Kami merasa dibohongi dan dipermainkan oleh pemerintah pusat. Katanya, dana yang terkumpul dari BK CPO ini nantinya akan dikembalikan lagi kepada para petani dalam bentuk pembagian bibit murah, pupuk murah bersubsidi, perbaikan sarana infrastruktur, dan sebagainya. Nyatanya, itu semua hanya janji-janji palsu dan omong kosong belaka," kata Sekretaris Umum DPW Apkasindo Sumatera Utara Gus Dalhari Harahap.
Kegelisahan serta kekesalan anggota Apkasindo terhadap kebijakan BK CPO yang progresif itu, menurut Gus Dalhari akan menjadi salah satu agenda dalam seminar nasional kelapa sawit maupun rapat kerja DPW Apkasindo Sumatera Utara yang berlangsung akan pada hari Senin - Selasa ini (27- 28 Juni).
Pernyataan Gus Dalhari itu dibenarkan oleh Ketua DPW Apkasindo Kalimantan Timur Bambang Sarjito, yang menegaskan, pemerintah pusat seharusnya lebih berpihak kepada para petani kelapa sawit.
Sebab perkebunan kelapa sawit rakyat adalah yang paling luas, yaitu 48 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
"Jadi seluruh petani kelapa sawit yang berjumlah 2,5 juta orang dengan total luas lahannya lebih dari 3,8 juta hektar itulah yang harus menanggung kerugian dari kebijakan BK yang progresif. Karena itulah, kebijakan itu tidak berpihak kepada kepentingan petani," kata Bambang Sarjito menjelaskan..
Karena itulah, pihaknya sepakat dengan DPW Apkasindo Sumatera Utara maupun daerah-daerah lain yang akan memperjuangkan kepentingan petani tersebut secara langsung kepada pemerintah pusat.
Menurut Bambang, pihaknya juga mendukung DPP Apkasindo yang memperjuangkan agar dana BK CPO yang telah disedot pemerintah pusat selama ini bisa segera dikembalikan kepada para petani dalam bentuk program replanting, penyediaan bibit murah, pendidikan petani, dan sertifikasi lahan sawit.
1 komentar:
Saya telah berpikir bahwa semua perusahaan pinjaman online curang sampai saya bertemu dengan perusahaan pinjaman Suzan yang meminjamkan uang tanpa membayar lebih dulu.
Nama saya Amisha, saya ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan orang-orang yang mencari pinjaman internet di Asia dan di seluruh dunia untuk berhati-hati, karena mereka menipu dan meminjamkan pinjaman palsu di internet.
Saya ingin membagikan kesaksian saya tentang bagaimana seorang teman membawa saya ke pemberi pinjaman asli, setelah itu saya scammed oleh beberapa kreditor di internet. Saya hampir kehilangan harapan sampai saya bertemu kreditur terpercaya ini bernama perusahaan Suzan investment. Perusahaan suzan meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar 600 juta rupiah (Rp600.000.000) dalam waktu kurang dari 48 jam tanpa tekanan.
Saya sangat terkejut dan senang menerima pinjaman saya. Saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi jika Anda memerlukan pinjaman, hubungi mereka melalui email: (Suzaninvestment@gmail.com) Anda tidak akan kecewa mendapatkan pinjaman jika memenuhi persyaratan.
Anda juga bisa menghubungi saya: (Ammisha1213@gmail.com) jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut
Posting Komentar