JAKARTA – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menuntut agar bea keluar untuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dihapuskan. Pungutan bea keluar 20% membuat harga sawit turun menjadi Rp800/kg.
Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Apkasindo Sumatera Utara (Sumut) Rinto Gunari mengatakan, dengan menaikkan bea keluar CPO 20%, pemerintah tidak prorakyat. Pengenaan bea keluar menurunkan harga sawit, sementara bantuan yang dijanjikan pemerintah seperti bibit sawit murah, pupuk murah, kemudahan pengurusan lahan sawit, dan biaya penanaman kembali (replanting) tidak berjalan.
“Pemerintah hanya bisa berjanji, padahal petani kelapa sawit butuh biaya replanting Rp4 triliun. Adanya 20% bea keluar membuat petani sawit tidak bisa melakukan peremajaan tanaman. Kita menuntut bea keluar 20% dihapuskan,” kata Rinto di Jakarta kemarin.
Rencananya, pemerintah akan menetapkan bea keluar CPO sebesar 20% untuk pengapalan mulai Juli 2011, naik dibandingkan bea keluar Juni 2011 sebesar 17,5%. Bea tersebut ditetapkan berdasarkan harga rata-rata CPO pada bursa Rotterdam. Harga referensi yang menjadi rujukan bea keluar untuk bulan depan sebesar USD1.168,38/ton, lebih tinggi dari harga referensi Juni lalu yang hanya USD1.146/ton.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 67/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenai Bea Keluar, jika harga referensi USD1.151–USD1.200/ton, bea keluarnya ditetapkan 20%. Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Deddy Saleh mengatakan, instrumen kebijakan bea keluar sampai saat ini dirasakan masih efektif.
Namun, pemerintah tetap melakukan evaluasi kebijakan dari segi penerapan harga batas bawah dan struktur tarifnya sehingga dapat mendukung hilirisasi komoditas kelapa sawit. Namun kalangan pengusaha menilai kebijakan tersebut membebani pengusaha dan petani.
Sebelumnya,Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan menyarankan pemerintah menetapkan bea keluar CPO flat sebesar 3% pada tingkat harga CPO dunia USD700/ton atau lebih.
Pemerintah juga diminta membebaskan bea keluar produk turunannya supaya kebijakan itu bisa menjadi instrumen stabilisasi harga minyak sawit sekaligus pendorong perkembangan industri hilirnya. bernadette lilia nova
Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Apkasindo Sumatera Utara (Sumut) Rinto Gunari mengatakan, dengan menaikkan bea keluar CPO 20%, pemerintah tidak prorakyat. Pengenaan bea keluar menurunkan harga sawit, sementara bantuan yang dijanjikan pemerintah seperti bibit sawit murah, pupuk murah, kemudahan pengurusan lahan sawit, dan biaya penanaman kembali (replanting) tidak berjalan.
“Pemerintah hanya bisa berjanji, padahal petani kelapa sawit butuh biaya replanting Rp4 triliun. Adanya 20% bea keluar membuat petani sawit tidak bisa melakukan peremajaan tanaman. Kita menuntut bea keluar 20% dihapuskan,” kata Rinto di Jakarta kemarin.
Rencananya, pemerintah akan menetapkan bea keluar CPO sebesar 20% untuk pengapalan mulai Juli 2011, naik dibandingkan bea keluar Juni 2011 sebesar 17,5%. Bea tersebut ditetapkan berdasarkan harga rata-rata CPO pada bursa Rotterdam. Harga referensi yang menjadi rujukan bea keluar untuk bulan depan sebesar USD1.168,38/ton, lebih tinggi dari harga referensi Juni lalu yang hanya USD1.146/ton.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 67/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenai Bea Keluar, jika harga referensi USD1.151–USD1.200/ton, bea keluarnya ditetapkan 20%. Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Deddy Saleh mengatakan, instrumen kebijakan bea keluar sampai saat ini dirasakan masih efektif.
Namun, pemerintah tetap melakukan evaluasi kebijakan dari segi penerapan harga batas bawah dan struktur tarifnya sehingga dapat mendukung hilirisasi komoditas kelapa sawit. Namun kalangan pengusaha menilai kebijakan tersebut membebani pengusaha dan petani.
Sebelumnya,Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan menyarankan pemerintah menetapkan bea keluar CPO flat sebesar 3% pada tingkat harga CPO dunia USD700/ton atau lebih.
Pemerintah juga diminta membebaskan bea keluar produk turunannya supaya kebijakan itu bisa menjadi instrumen stabilisasi harga minyak sawit sekaligus pendorong perkembangan industri hilirnya. bernadette lilia nova
0 komentar:
Posting Komentar